Bapak Menteri yang Kerjanya Ngeblokir Mulu

Kembali lagi Kominfo cari sensasi dengan melakukan pemblokiran media mikroblogging Tumblr karena disinyalir memuat konten negatif berupa pornografi padahal media tersebut memiliki beragam pengguna dengan latar belakang berbeda dari mancanegara. Berbagai kecaman akhirnya timbul di media massa dengan #BloggerMelawan karena dinilai keputusan bapak menteri terhormat tidaklah masuk akal.

Tumblr adalah salah satu jenis mikroblogging yang ada sejak tahun 2007 dan telah berkembang pesat kian tahunnya walau saat ini telah banyak menjamur media sosial sejenis namun media satu itu tetap memiliki tempat tersendiri di hati penggunanya. Tetapi, baru saja ada satu keresahan tengah terjadi di Indonesia akibat keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran kepada media tersebut lantaran disinyalir memiliki konten negatif berbau pornografi. Menurut berbagai macam pemberitaan di portal berita daring, Kominfo telah mengirimkan surat ke perusahaan Internet Service Provider (ISP) untuk memproses pemblokiran tersebut. Keputusan itu tampaknya memunculkan geram sendiri bagi para blogger dengan membuat aksi proses di twitter dengan tajuk #BloggerMelawan. Sebagai seorang pengguna blogger aktif pula saya merasa resah karena kini hanya tinggal menunggu waktu saja mikroblogging lainnya, seperti blogspot maupun wordpress akan terkena pemblokiran juga dengan lagi-lagi alasan dangkal, yaitu ‘pornografi’.

Padahal dilansir melalui data WeAreSocial, kini Indonesia terhitung Januari 2016 telah mengalami perkembangan penetrasi internet sebanyak 34% dari total jumlah penduduknya, yaitu 259.1 juta orang. Sekitar 79 juta orang diantaranya telah aktif sebagai pengguna media sosial, dengan jumlah yang begitu besar tiap tahunnya maka menjadi tidak mungkin masyarakat kita saat ini akan mengalami banyak perubahan gaya hidup. Perubahan semacam ini dapat dilihat dalam konteks ‘opini masyarakat’ sebagai bentuk wujud demokrasi sebuah negara. Dengan media semacam Tumblr seharusnya membuat masyarakat Indonesia lebih mudah dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dapat didengarkan keluh kesahnya maka apabila media semacam ini terus menerus diblokir atas nama perlindungan moral bangsa rasanya sangat tidak tepat malah cenderung mengabaikan kaidah demokrasi. Langkah Kominfo yang demikian pada akhirnya dinilai keputusan sepihak dan tergesa-gesa tanpa mengkaji opsi-opsi apa saja yang dapat dilakukan oleh Kominfo untuk mencegah media yang diperkirakan memiliki konten negatif itu.

Datanya Mana?

Kominfo dari dulu walau telah berganti menteri sekalipun memang gemar melakukan pemblokiran di sana sini. Contohnya, Vimeo sebuah layanan publikasi video daring yang diblokir karena dianggap memiliki konten pornografi pada 2014 silam. Kementrian ini selalu menggunakan tamengnya melalui UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kategori “konten porno” memang seringkali digunakan oleh mereka sebagai pembenaran untuk memblokir situs tertentu seperti kasus Netflix beberapa waktu silam juga. Kedua kasus tersebut adalah wujud nyata kurangnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi serta digitalisasi.

Dikutip dari Artikel Citizen Lab berjudul Pemblokiran Vimeo di Indonesia telah dijelaskan bahwa memang kebebasan berekspresi di Indonesia masih dapat dikatakan dibatasai walau telah ada jaminan untuk mengatasi hal tersebut. Kritik itu disampaikan sebagai berikut:

“Meskipun ada jaminan kebebasan berekspresi berdasarkan pasal 28E (3) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ada sejumlah undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi secara online dan membatasi akses ke konten yang dianggap berbahaya atau tidak dapat diterima secara sosial. Undang-Undang (UU) pidana dan UU yang melarang penodaan agama digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Namun undang-undang yang paling menonjol adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Anti Pornografi.” (Poetranto, 2014)

Padahal pembatasan demikian yang berujung pada praktek pemblokiran itu bisa membahayakan jalur perekonomian dalam jangka panjang karena saat ini perkembangan pasar e-commerce tengah berkembang begitu pesat di Indonesia dengan adanya bermacam peningkatan jumlah usaha yang dilakukan melalui proses daring. Dengan begitu, internet seharusnya dapat terus membantu pertumbuhan ekonomi. Misalnya, perkembangan jasa digital advertising yang ruang lingkup usahanya adalah memasarkan produk melalui internet dengan menggunakan berbagai macam media, seperti twitter, facebook, website, dan blog. Maka langkah pemblokiran ini sama saja dengan mematikan usaha-usaha yang tengah berkembang pesat itu. Bisa dibilanglah kalau Indonesia kini telah memasuki masa ‘kagok’ akan kemajuan teknologi dan informasi. Ketidakmampuan mengikuti perkembangan zaman ini merupakan kendala cukup besar untuk segera diatasi dan dianggap serius oleh pemerintah.

Sebenarnya kalau mau dibilang adil Kominfo memang berhak saja untuk melakukan pemblokiran pada berbagai situs yang dinilai memuat konten negatif namun keresahan netizen timbul dari selalu tidak adanya transparansi data mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh bapak menteri terhormat. Setidaknya, tabel grafik haruslah ada sebagai pendukung data primer kalau memang banyak masyarakat di Indonesia menggunakan media sosial (dalam kasus ini Tumblr) untuk berpornografi ria. Kalau tidak ada maka sah-sah saja dong kalau banyak netizen menganggap langkah Kominfo adalah sebuah taktik pembungkaman terhadap opini masyarakat. Kebanyakan selama ini semua hanyalah argumentasi belaka yang dipaparkan oleh bapak menteri terhormat belum ada secara nyata data mengenai berapa banyak pengguna aktif hingga dampak atau efek penggunaan media tersebut terkait dengan isu yang dilemparkan. Sebuah tindakan pencegahan memang perlu dilakukan tetapi kalau tanpa bukti sedikit pun semua akhirnya langkah yang ada menjadi sia-sia saja.

Namun, apakah benar langkah pemblokiran merupakan tindakan tepat untuk mengendalikan degredasi moral bangsa akibat perkembangkan Internet di Indonesia?.

Literasi Media Kebutuhan Mendesak Bagi Masyakarat Indonesia

Saya memandang ketimbang pemblokiran maka literasi media adalah langkah paling nyata yang seharusnya dilakukan oleh Kominfo untuk mengatasi penggunaan media sosial yang bertanggung jawab untuk publik. Bagi mereka yang awam dengan istilah ini, literasi media seringkali merujuk kepada kemampuan individu dalam memahami dan menganalisis isi konten media hingga membuat produk media. Tetapi lebih dari itu, literasi media kini bisa juga dianggap sebagai pendidikan untuk mencapai pemahaman kritis bermedia bagi masyarakat. Hal ini sejatinya telah diterangkan dalam pasal 52 Undang-Undang 32 Nomor 2003 tentang penyiaran yang memaknai literasi sebagai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

Saya sendiri kurang tahu menahu apakah Kominfo telah memiliki tanggung jawab demikian sama halnya dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena hakikatnya kini literasi media tidak hanya dapat diperuntukkan kepada televisi sebagai media penyiaran namun internet yang melahirkan beragam media baru ini juga telah dianggap oleh kalangan akademik internasional sebagai kajian penting dalam perkembangan literasi media karena bentuknya yang kompleks dan ampuh dalam menyebarkan berbagai informasi secara cepat kepada beragam khalayak luas.

Perkembangan literasi media di Indonesia sendiri cenderung masih belum ideal apabila melihat bentuk pembelajarannya yang kebanyakan berupa seminar. Padahal untuk mencapai kondisi literasi, pertemuan satu tahap demikian tidak akan efektif dan efisien maka dibutuhkanlah kegiatan seperti pelatihan yang memakan waktu berhari-hari untuk mencapai tujuan melek media. Kominfo sendiri sebenarnya tidak perlu bersusah payah untuk mengadakan acara tersebut cukup bekerjasama saja dengan beragam komunitas blogger dalam mewujudkan tujuan itu. Selain dampak relasi yang besar, demokrasi pun dapat tumbuh dengan baik. Peran masyarakat dan pemerintah dapat lebih dioptimalkan ketimbang melakukan upaya pemblokiran terus menerus yang selalu berujung kesia-siaan.

Memang akan dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk berhasil mencapai tujuan sebesar itu tetapi apa salahnya untuk dicoba? ketimbang terus melakukan pemblokiran yang malah mematikan kreatifitas masyarakat nantinya. Literasi media adalah langkah paling tepat untuk setidaknya mengurangi dampak degredasi moral bangsa saat ini terhadap penggunaan media sosial, seperti Tumblr (katanya!).

Sumber:

Balea, Judith. 2016.  The latest stats in web and mobile in Indonesia (INFOGRAPHIC). Website: https://www.techinasia.com/indonesia-web-mobile-statistics-we-are-social

Poetranto, Irine. 2014. Pemblokiran Vimeo di Indonesia. website:  https://citizenlab.org/category/author/irene-poetranto/

Original Post in here!

Leave A Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *